1. Konsep Dan Pengertian
Kemiskinan
1.1 Konsep Kemiskinan
Kemiskinan dapat
dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolu
t dan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu
pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau
kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social
distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan.
Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih
dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau
indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif
kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat
kesejahteraan antar penduduk.
Untuk melihat lebih
jauh kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia berikut ini ditampilkan tabel
perkembangan jumlah penduduk miskin yang terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan beserta persentase penduduk miskin.
perkembangan jumlah penduduk miskin yang terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan beserta persentase penduduk miskin.
1.2 Pengertian Kemiskinan
Sebagai suatu kondisi,
kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di
bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan
ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara sebagai
suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup
seseorang atau sekelompok orang, sehingga pada gilirannya ia atau kelompok
tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai
taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai manusia.
Secara umum, istilah
miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi
yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara
komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu
pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di lain pihak. Pengertian
minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda.
Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012: 2-4).
Beberapa ahli
mengemukakan definisi kemiskinan :
a) Mencher (dalam
Siagian, 2012: 5) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan
seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung
hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu
secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.
b) Pearce (dalam Siagian,
2012: 7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi,
sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan.
c) Castells (dalam
Siagian, 2012: 10) mengemukakan, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang
berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan
hidup.
2. Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK)
Konsep:
1. Garis Kemiskinan (GK)
merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang
disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan
dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,
daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan
lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan
dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51
jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Rumus Penghitungan :
GK = GKM + GKNM
GK
= Garis Kemiskinan
GKM = Garis
Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan
Non Makan
Teknik penghitungan GKM
· Tahap pertama adalah
menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk
yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini
didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode
sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi
ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Non-Makanan (GKNM).
· Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan
yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100
kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan
dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan
dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula
dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :
Dimana :
GKMj
= Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100
kilokalori).
Pjk =
Harga komoditi k di daerah j.
Qjk =
Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.
Vjk =
Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.
j
= Daerah (perkotaan atau pedesaan)
Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :
Dimana :
Kjk = Kalori dari
komoditi k di daerah j
HKj = Harga rata-rata
kalori di daerah j
Dimana :
Fj =
Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara
dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.
·
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :
Dimana:
NFp =
Pengeluaran minimun non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p
(GKNMp).
Vi =
Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas
modul konsumsi).
ri =
Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD
2004).
i =
Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.
p =
Daerah (perkotaan atau pedesaan).
3. Penyebab Dan Dampak
Kemiskinan
3.1 Penyebab
Kemiskinan
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
· penyebab individual,
atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan,
atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah
penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
· penyebab keluarga,
yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga
juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan
keuangan keluarga.
· penyebab
sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan
kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah
contohnya.
· penyebab agensi, yang
melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang,
pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau
honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah
perbudakan.
· penyebab struktural,
yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai
akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya
per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan
sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana
bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107) sebagai berikut :
1. Secara makro, kemiskinan muncul karena
adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi
pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah
yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. kemiskinan muncul akibat perbedaan
kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah
berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. kemiskinan muncul sebab perbedaan akses
dan modal
Sendalam ismawan (2003:102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.
Sendalam ismawan (2003:102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.
4. Pertumbuhan,
Kesenjangandan Kemiskinan
Pertumbuhan
Kesenjangan
Merupakan hubungan
antara pertumbuhan dan kesenjangan.
Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi
dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari
pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi
dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada
tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan
tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet
didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator
kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.
Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula
dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah
(dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai
produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya
kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat menaikan kesenjangan
diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor (Ferreira, 1999,
4).
Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyebutkan kan bahwa kecepatan
pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa) memberikan indikasi
naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of
income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir
merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun.
Kemiskinan adalah keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan ,
pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
5. Indikator Kesenjangan
Dan Kemiskinan
5.1 INDIKATOR KESENJANGAN
Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan
dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni
axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur
adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the
generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini.
Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini.
Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan
sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 :
ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari
kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin
jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat
ketidakmerataan distribusi pendapatan.
5.2 INDIKATOR KEMISKINAN
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara
ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan
standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas
miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan
minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran
kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang,
serta aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan,
yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head
Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering
digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index
merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin
adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan,
yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan.
Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis
kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food
line).
Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang
diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi
empiris. Pertama, the incidence of proverty : presentase dari populasi yang
hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis
kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of property yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu
wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan
sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata
pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis
tersebut.
6. Kemiskinan Di
Indonesia
Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan
tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya
melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi
upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang
juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal,
sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu
kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar
sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.
Berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin
Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari
jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa.
Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses
sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung
untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna
SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin.
Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal
sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi
dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan.
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa
mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya
tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik,
kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan
terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan
memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan
rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan
menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup,
kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri
diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan.
Masyarakat miskin rela mempertaruhkan tenaga fisik
untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang memiliki uang dan memegang
kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima upah yang tidak sepadan
dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, tetapi
mereka menerima upah yang sangat sedikit.Bahkan yang lebih parah, kemiskinan
telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya memalas, budaya mengemis,
dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian
bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis
mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya
adalah karna mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat
mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada
hal yang lebih keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi
hidupnya. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan. kemiskinan
seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya,
pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan,
pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan
cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan
Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.
Ada beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan yang
melanda di indonesia antara lain:
1. Kualitas sumber daya manusia
itu sendiri
Seorang manusia tidak akan
menjadi miskin jika memiliki kualitas yang baik,memiliki skill,pendidikan yang
bagus dan hal lain yang akan membuatnya menjadi seseorang yang dibutuhkan dan
mempunyai kemampuan,dan di Indonesia permasalahan pendidikan belum teratasi
sepenuhnya,walaupun anggaran untuk pendidikan sudah dinaikan tapi tetap saja
masalah pendidikan masih belum bisa diatasi secara keseluruhan,hal inilah yang
menyebabkan masih banyak penduduk indonesia yang tidak memiliki kualitas
pendidikan bagus,maka dari itu bagaimana mau memiliki kualitas sumber manusia
yang bagus jika manusianya tidak memiliki pendidikan yang bagus.lalu bagaimana
pula mau mengolah kekayaan alam yang begitu melimpah ini jika SDM nya sendiri
tidak mampu mengolahnya secara maksimal.
2. Sistem pemerintahan di
Indonesia yang masih belum maksimal
Salah satu penyebab lainnya
dari kemiskinan adalah dari sitem pemerintahannya,karena jika suatu sistem
pemerintahan bekerja dengan maksimal,maka pemerataan kesejahteraan rakyatnyapun
akan tinggi,baik itu dari pendapatan rata-ratanya,kualitas pendidikannya dan
hal lain yang merupakan faktor penentu kesejahteraan itu sendiri,lalu bagaimana
dengan di Indonesia,mungkin kita semua sudah tahu bagaimana sistem pemerintahan
yang ada di Indonesia,memang semua kebijakannya terdengar bagus dan dirasa
dapat menanggulangi masalah kemiskinan ini,tapi dalam kenyataannya apakah
seluruh kebijakan itu dapat diwujudkan, karena banyak
dari oknum-oknum pemerintahan itu sendiri yang tidak memberi kinerja secara
baik,bahkan melakukan tindakan kriminal seperti korupsi,yang membuat anggaran
untuk menanggulangi kemiskinan tidak terealisasi secara maksimal,belum lagi
kinerja DPR kita melakukan hal-hal kontroversial yang dirasa tidak perlu oleh
masyarakat,padahal DPR adalah lembaga legislatif yang sangat berpengaruh
terhadap pemerintahan di Indonesia.
3. Pengangguran
Salah satu hal yang juga
menyebabkan kemiskinan adalah pengangguran,tentu saja seseorang bisa
menjadi miskin jika dia tidak mampu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya,dan tingkat pengangguran di Indonesia bisa dibilang cukup
tinggi.
7. Faktor-Faktor Penyebab
Kemiskinan
Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
Secara umum
faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitikberatkan
kajian pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu :
1. Faktor Internal, yang
dalam hal ini berasal dari dalam individu yang mengalami kemiskinan itu yang
secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan, yang meliputi :
a) Fisik misalnya cacat,
kurang gizi, sakit-sakitan.
b) Intelektual, seperti :
kurangnya pengetahuan, kebodohan, miskinnya informasi.
c) Mental emosional atau
temperamental, seperti : malas, mudah menyerah dan putus asa.
d) Spiritual, seperti :
tidak jujur, penipu, serakah dan tidak displin.
e) Sosial psikologis,
seperti : kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, stress, kurang relasi
dan kurang mampu mencari dukungan.
f) Keterampilan, seperti
: tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
g) Asset, seperti : tidak
memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaran dan modal
kerja.
2. Faktor Eksternal,
yakni bersumber dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan
menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya
miskin, meliputi :
a) Terbatasnya pelayanan
sosial dasar.
b) Tidak dilindunginya
hak atas kepemilikan tanah sebagai asset dan alat memenuhi kebutuhan hidup.
c) Terbatasnya lapangan
pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor infomal.
d) Kebijakan perbankan
terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung serta
usaha mikro.
e) Belum terciptanya
sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.
f) Sistem mobilisasi dan
pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal, seperti zakat.
g) Dampak sosial negatif
dari program penyesuaian struktural (structural adjusment program).
h) Budaya yang kurang
mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
i) Kondisi geografis yang
sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
j) Pembangunan yang lebih
berorientasi fisik material.
k) Pembangunan ekonomi
antar daerah yang belum merata.
l) Kebijakan publik yang
belum berpihak kepada penduduk miskin. (Siagian, 2012: 114-116)
8. Kebijakan Anti
Kemiskinan
Kebijakan anti
kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan
yang sangat penting dari lembga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, UNDP,
ILO, dan lain-lain. Pada tahun 1970, pada saat komite dari PBB untuk Perncanaan
Pembangunan menyiapkan suatu deklarasi untuk Dekade pembangunan Kedua dari PBB,
mendeklarasikan bahwa penurunan kemiskinan lewat percepatan proses pembangunan,
penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan sosial lainnya
(kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan) sebagai tujuan
terpenting dari suatu strategi pembangunan internasional yang tepat.
Baru-baru ini PBB
mencanagkan Tujuan Pembangunan Abad Milenium “Milenium Development Goals”
yang harus dicapai 191 negara anggotanya pada tahun 2015. Ada 8 target yang
harus dicapai yang salah satunya focus langsung terhadap permasalahan
keiskinan. Kedelapan target tersebut adalah sebagai berikut :
a) Meniadakan kemiskinan
dan kelaparan ekstrem
b) Mencapai pendididkan
dasar secara universal
c) Meningkatkan
kesetaraan jender dan memberdayakan wanita
d) Mengurangi tingkat
kematian anak
e) Memperbaiki kesehatan
Ibu
f) Mengurangi HIV/AIDS,
malaria, dan penyakit-penyakit lainnya
g) Menjamin kelestarian
lingkungan hidup
h) Membentuk sebuah
kerjasama global untuk pembangunan
Untuk mendukung
strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan
intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan
perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang.
Intervensi jangka
pendek, terutama pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi
perdesaan. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan,
peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan, dan proteksi
sosial juga merupakan intervensi jangka pendek yang sangat penting.
Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang
penting adalah :
a) Pembangunan/penguatan
sektor swasta
b) Kerja sama regional
c) Manajemen pengeluaran
pemerintah (APBN) dan administrasi
d) Desentralisasi
e) Pendidikan dan
kesehatan
f) Penyediaan air bersih
dan pembangunan perkotaan
g) Pembagian tanah
pertanian yang merata
Soal Bab V Kemiskinan dan Kesenjangan
1. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
a)
Faktor Eksternal
b)
Faktor Internal
c)
Semua Jawaban benar*
d)
Semua Jawaban salah
2. Intervensi jangka menengah dan panjang yang penting
adalah, kecuali :
a) Pembangunan/penguatan
sektor swasta
b) Kerja
sama regional
c) Manajemen
pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
d)
Mobilitas Sosial*
3. Sebutkan
penyeban kemiskinan secara macro menurut Koncoro...
a) kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola
kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang,
penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan
kualitasnya rendah*
b) penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur sosial
c) penyebab
keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
d) penyebab
individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin
4. Kemiskinan
merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan
sumber daya manusia serta kelembagaan, merupakan definisi kemiskinan dari...
a) Pearce*
b) Mamcher
c) Castells
d) Rehcen
5. Faktor-faktor
Internal dari penyebab kemiskinan adalah...
a) Fisik,
Raga, Ego
b) Intelektual,
Mental,Spiritual *
c) Keterampilan,
Fisik, Raga
d) Asset,
Modal, Fisik
VI. Pembangunan Ekonomi
Daerah Dan Otonomi Daerah
1. Uu Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai
bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di
Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum
dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”.
Selanjutnya Undang-Undang
Dasar 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai
susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa:
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan tersebut diatas
menjadi payung hukum bagi pembentukan UU otonomi daerah di
Indonesia, sementara UU otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan
lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata
urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Otonomi daerah di Indonesia
dilaksanakan segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU
otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi
daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi
perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di
daerah-daerah di Indonesia.
(sumber : http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/)
2. Perubahan Penerimaan
Daerah Dan Peranan Pendapatan Asli Daerah
Perubahan atas
pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para
pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang
perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah
(DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang
berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak
terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b)
perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c)
penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.
Ada beberapa kondisi
yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di
antaranya:
· Target pendapatan
dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah).
· Alasan penentuan
target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang
dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan
adalah sebagai budget minimizer.
· Jika dalam APBD
“murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD
Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran
yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P.
Kebijakan keuangan
daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama
pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas
(subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya
dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah
masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.
Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk
memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan
pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh
karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki
setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)
Sebagaimana telah
diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli
daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada
Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini
mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah
terutama sumber pendapatan asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi
daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan
UU No.33 Tahun 2004).
3. Pembangunan Ekonomi
Regional
Pembangunan ekonomi daerah
adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola
sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
(Lincolin Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari usaha-usaha
pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya,
harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan
dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan
memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam pembangunan
daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan
yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan
potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal
(daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif
yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan
kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Setiap upaya pembangunan
ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis
peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama
mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah
berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber
daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk
merancang dan membangun perekonomian daerah.
Pembangunan ekonomi nasional
sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada tingkat
makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami
peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi
lebih dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat
meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah
menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income,
distribution, maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar
daerah atau provinsi.
4. Faktor-Faktor Penyebab
Ketimpangan
Secara umum faktor-faktor
utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi di Indonesia
diuraikan sebagai berikut :
1. Konsentrasi
kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari
daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomoi tinggi cenderung tumbuh pesat,
sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung
mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
Ada dua (2) masalah
utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Yaitu : terutama Jawa,
dengan berbagai alasan ekonomis maupun politis atau strategis. Dua, yang
dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya
lambat. Hal terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :
1. Sebagian
besar input untuk berproduksi di impor dari luar, bukanya di supali dari dari
daerah. Oleh karena itu, keterkaitan produksi ke belakang atau keterkaitan
produksi antara industry hilir (downstream industry) di Jawa dan industry hulu
(upstream industry) di luar Jawa sangat lemah.
2. Sektor-sektor
primer di daerah-daerah luar Jawa melakukan ekspor tanpa memprosesnya terlebih
dahulu untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai tambah atau kalau memprosesnya
terlebih dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang menikmati nilai tambahnya.
3. Kegiatan
ekspor yang bersumber dari daeah di luar Jawa (baik primer maupun dari industry
hulu atau midstream industry) pada hasil ekspor lebih banyak dinikmati oleh
Jawa.
Jadi, kurang berkembangnya sector
industry manufaktur di luar Jawa merupakan salah satu penyebab kesenjagan
ekonomi antar Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sedangkan faktor-faktor yang
menyebabkan sebagian besar industry penting di Indonesia, dalam arti
kontriusinya yang besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB dan
kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa karena keterbatasan-keterbatasan di
kawasan tersebut, seperti pasar local kecil, infrastruktur terbatas, dan kurang
sumber daya manusia; walaupun banyak provinsi di wilayah tersebut, seperti DI
Aceh, Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya, memiliki sumber daya yang cukup.
2. Alokasi
Investasi
Indikator lain yang
juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah (NT) industry
antar provinsi adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari
luar negeri (penanaman modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri (penanaman
modal dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari
Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi
dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di
suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per
kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi
yang produktif, seperti industry manufaktur.
3. Tingkat
Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah
Kurang lancarnya
mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan capital, antar provinsi
juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dasar teorinya adalah
sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuat
terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi sejak
perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan iput bebas
(tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan
pemerintah), mempenagruhi mobilitas atau re alokasi faktor produksi antar
provinsi. Sesuai teori dari A. Lewis yang dengan unlimited supply of labor,
jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada
akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua
daerah akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimal: semua daerah mengalami
better off).
4. Perbedaan
Sumber Daya Alam (SDA) Antar Provinsi
Dasar pemikiran
“klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber
daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah
yang miskin sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya harus dilihat hanya
sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan
terus. Untuk maksud ini diperlukan faktoro-faktor lain, diantaranya yang sangat
penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.
Jadi, dengan semakin
pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia, faktor
endowments lambat laun akan tidak relevan lagi. Bukti menunjukkan bahwa
Negara-negara naju di Asia Tenggara dan Timur, seperti, Jepang, Korea Selatan,
Taiwan , dan Singapura, adalah Negara-negara yang sangat miskin sumber daya
alam. Pengalaman mereka menujukkan bahwa faktor-faktor di luar sumber daya alam
jauh lebih penting dalam menentukan maju tidaknya pembangunan ekonomi di suatu
wilayah.
5. Perbedaan
Kondisi Demografis Antar Wilayah
Ketimpangan
ekonomi regional di Indonesia, disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis
antar provinsi, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat
kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.
Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk
yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor
pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran,
jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesejahteraan yang baik,
disiplin yang tinggi, dan etos kerja yang tinggi merupakan asset penting bagi
produksi.
6. Kurang
Lancarnya Perdagangan Antar Provinsi
Kurang lancarnya
perdagangan antar daerah (intra-regional trade) juga merupakan unsure yang
turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidaklancaran
tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.
Perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara,
bahan baku, material-material lainnya untuk produksi, dan jasa. Jadi, tidak
lancarnya arus barang dan jasa antar daerah pembangunan dan pertumuhan
ekonomi suatu provinsi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi
permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan
pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi local yang sifatnya komplementer
dengan barang dan jasa tersebut (misalnya antara pembelian motor yang diimpor
dari provinsi lain dan permintaan terhadap topi pengaman (helm) yang diproduksi
local) atau yang sifatnya pendukung (misalnya bengkel atau jasa reparasi
motor). Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal,
seperti mesin dan alat-alat transportasi, input perantara, dan bahan baku atau
material lainnya, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi lumpuh
atau tidak beroperasi secara optimal, yang selanjutnya berarti pertumbuhan
ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita provinsi tersebut rendah
5. Pembangunan Indonesia
Bagian Timor
1. Kasus Pembangunan Indonesia Bagian Timur
Hasil pembangunan ekonomi
nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara
nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun
pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu
ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian barat dan
indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial,
indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.
Tahun 2001 merupakan tahun
pertama pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh
wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diharapakan dapat menjadi suatu
langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di indonesia
bagian timur yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja
keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh
kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan
kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut.
2. Keunggulan wilayah
Indonesia Bagian Timur
Keunggulan atau
kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut:
1. Kekayaan sumber daya alam
2. Posisi geografis yang strategis
3. Potensi lahan pertanian yang cukup luas
4. Potensi sumber daya manusia
Sebenarnya dengan
keunggulan-keunggulan yang dimiliki indonesia bagian timur tersebut, kawasan
ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya
makmur dan memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri
manufaktur yang sangat kuat. Namun selama ini kekayaan tersebut disatu pihak
tidak digunakan secara optimal dan dipihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi
oleh pihak luar yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi
indonesia bagian timur itu sendiri.
3. Kelemahan Wilayah
Indonesia Bagian Timur
Indonesia bagian timur
juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan
dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan
ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan
yang dimiliki Indonesia bagian timur diantaranya adalah:
1. Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah
2. Keterbatasan sarana infrastruktur
3. Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
6. Teori Dan Analisis
Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada sejumlah teori
yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi
antardaerah diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi,teori
lokasi dan teori daya tarik industri.
1. Teori pembangunan
ekonomi daerah
a. Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomi
menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah
berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
b. Teori lokasi
Teori lokasi juga
sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu
dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional
pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan
biaya serendah mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha
yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau
produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
c. Teori daya tarik
industry
Dalam upaya
pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis – jenis
industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah
masalah membangun fortofolio industri suatu daerah.
2. Model analisis
pembangunan daerah
Selain teori-teori di
atas, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative
ekonomi suatu daerah; salah satu di antaranya adalah metode analisis
shift-share (SS), location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis
input output (i-o) ,dan model perumbuhan Harold-domar. Berikut adalah sebagian
penjelasan dari model analisis dalam pembagunaan daerah.
a. Analisis SS
Dengan pendekatan
analisis ini ,dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan
membandingkannya dengan daerah yang lebih besar ( nasional).
b. Location Quotients
(LQ)
Yaitu untuk mengukur
konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara
membandingkan peranannya adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan
dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
c. Angka Pengganda
Pendapatan
Metode ini umum digunakan
untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan
ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.
d. Analisis Input-Output
(I-O)
Analisis I-O merupakan
salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian
suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami
kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk
mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.
Soal Bab VI Pembangunan Ekonomi Daerah Dan Otonomi
Daerah
1.
faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan
langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah merupakan
pernyataan..
a) Teori basis ekonomi*
b) Teori Y dan P
c) Teori alam
d) Teori akrual
2. Kelemahan yang dimiliki Indonesia
bagian timur diantaranya adalah:
a) Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah
b) Keterbatasan sarana infrastruktur
c) Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
d) Semua
jawaban benar*
3. Apa
penyebab anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang
berjalan, Kecuali...
a) dianggarkan
terlalu rendah *
b) tidak
terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran
c) penyesuaian
target berdasarkan perkembangan terkini
d) perubahan
kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah
4. Dibawah
ini yang bukan faktor penyabab Ketimpangan adalah...
a) alokasi investasi
b) demografis yang sama *
c) tingkat mobilitas
d) perbedaan SDA antar provinsi
5. Apa
keunggulan dari Wilayah Indonesia bagian Timor..
a) Keterbatasan sarana
infrastruktur \
b) Kapasitas
kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
c) Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan masih rendah
d) Semua salah*
VII. Sektor Pertanian
1. Sektor Pertanian Di
Indonesia
Sektor pertanian
sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian Indonesia merupakan sektor
yang relative lebih tahan dan lebih fleksibel terhadap krisis ekonomi
dibandingkan sektorsektor lainnya karena lebih mengandalkan pemanfaatan
sumberdaya domestik daripada komponen impor.
Berdasarkan IT dan IB
tersebut diperoleh nilai tukar petani (NTP) untuk bulan Januari 2003. NTP
Provinsi Jawa Barat dan DI. Yogyakarta masingmasing naik menjadi 134,13 persen
dan 131,00 persen. Sedangkan NTP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurun
menjadi 124,81 persen dan 118,25 persen.
2. Nilai Tukar Petani
1. Pengertian umum :
· NTP merupakan
indikator proxy kesejahteraan petani
· NTP merupakan
perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg
dibayar petani (Ib).
2. Arti Angka NTP :
· NTP > 100, berarti
petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga
konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
· NTP = 100, berarti
petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan
persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama
dengan pengeluarannya.
· NTP< 100, berarti
petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil
dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun,
lebih kecil dari pengeluarannya.
3. Kegunaan dan Manfaat
· Dari Indeks Harga Yang
Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang
dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam
penghitungan pendapatan sektor pertanian.
· Dari Indeks Harga Yang
Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang
dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di
pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil
pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di
pedesaan.
· NTP mempunyai kegunaan
untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang
dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
· Angka NTP menunjukkan
tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar
ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat
dilakukan.
4. Cakupan
Komoditas
· Sub Sektor Tanaman
Pangan seperti: padi, palawija
· Sub Sektor
Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman
obat-obatan
· Sub Sektor Tanaman
Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan
kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah
· Sub Sektor Peternakan
seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi,
dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
· Sub Sektor Perikanan,
baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
3. Investasi Di Sektor
Pertanian
Investasi
di sector pertanian tergantung :
· Laju pertumbuhan output
· Tingkat
daya saing global komoditi pertanian
Investasi:
· Langsung => Membeli mesin
· Tdk Langsung => Penelitian
& Pengembangan
Hasil penelitian:
· Supranto (1998) => laju
pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir
kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih
kecil di sektor pertanian.
Tabel 7.1 Investasi di sektor
pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
2.735
|
4.545
|
7.128
|
15.284
|
Manufaktur
|
24.032
|
31.922
|
43.342
|
59.218
|
· Simatupang (1995) =>
kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding
ke sektor pertanian.
Tabel 7.2 Kredit Perbankan di sektor
pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Penurunan
ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
||
Pertanian
|
7.846
|
8.956
|
9.841
|
11.010
|
||
Manufaktur
|
11.346
|
13.004
|
15.324
|
15.102
|
||
4. Keterkaitan Pertanian
Dengan Industri Manufaktur
Salah satu penyebab krisis ekonomi =>
kesalahan industrialisasi yg tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa
laju pertumbuhan sector pertanian (+) walaupu kecil, sedangkan industri
manufaktur (-). Jepang, Taiwan & Eropa dlm memajukan industri manufaktur
diawali dg revolusi sector pertanian.
Alasan sector pertanian harus kuat dlm proses
industrialisasi:
· Sektor pertanian kuat =>
pangan terjamin => tdk ada lapar=> kondisi sospol stabil
· Sudut Permintaan =>
Sektor pertanian kuat => pendapatan riil perkapita naik =>
permintaan oleh petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri
manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian
· Sudut
Penawaran => permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh
industri manufaktur.
Kelebihan
output siktor pertanian digunakan sbg sb investasi sektor industri manufaktur
spt industri kecil dipedesaan.
Kenyataan di
Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur sangat
lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.
Soal Bab VII Sektor Pertanian
1. Apa
kegunaan NTP...
a) mengukur
kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani
dalam produksi dan konsumsi rumah tangga *
b) meningkatkan
daya saing produk pertanian
c) peningkatan
kualitas produk pertanian
d) perubahan
kebijakan tentang produk dan retribusi petani
2. Apa
manfaat keberadaan sektor pertanian di indonesia...
a) Sektor
yang kurang fleksibel dan salah satu sektor pendukung
b) Mengandalkan
pemanfaatan sumberdaya komponen impor
c) Sektor yang relative
lebih tahan dan lebih fleksibel terhadap krisis ekonomi *
d) Sektor
pertanian sebagai salah satu sektor utama perekonomian Indonesia
3. NTP >
100, berarti..
a) Mengalami surplus*
b) Mengalami Impas
c) Mengalami Putus
d) Mengalami Defisit
4. Dibawah
ini yang bukan cakupan komoditas nilai tukar petani adalah...
a) Sektor
Hortikultura
b) Sektor
Tanaman Pangan
c) Sektor
Peternakan
d) Sektor
Perkebunan *
5. Apa
yang di perhatikan saat investasi di sektor pertanian, Kecuali...
a) Kualitas
pemasukan *
b) Meningkatnya
pendapatan
c) Tingkat daya saing global komoditi pertanian
d) Laju pertumbuhan output
VIII. Industri Di Indonesia
1. Konsep Dan Tujuan
Industrilialisasi
Industrialisasiè suatu proses
interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan
dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan
struktur ekonomi.
Industrialisasi merupakan salah satu
strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa
Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam meilmpah seperti Kuwait
& libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.
(sumber : kuswanto.staff.gunadarma.ac.id)
2. Faktor-Faktor
Pendorong Industrilialisasi
Faktor pendorong
industrialisasi (perbedaan intesitas dalam proses industrialisasi antar negara)
:
a) Kemampuan teknologi dan inovasi
b) Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
c) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara
yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia,
dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses
industrialisasi lebih cepat
d) Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat
pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan
pertumbuhan kegiatan ekonomi
e) Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan
industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan
insentif yang diberikan.
f) Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung
lebih lambat dalam industrialisasi
g) Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan
bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
(sumber : kuswanto.staff.gunadarma.ac.id)
3. Perkembangan Sektor
Industri Manufaktur Nasional
Industri
diklasifikasikan:
a) Industri primer/hulu yaitu mengolah output dari sektor
pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan
proses produksi pada tahap selanjutnya
b) Industri sekunder/manufaktur yang mencakup: industri
pembuat modal (mesin), barang setengah jadi dan alat produksi, dan industri
hilir yang memproduksi produk konsumsi
A. Pertumbuhan output.
Pertumbuhan output
yang tinggi disebabkan oleh permintaan eksternal yang tinggi. Pertumbuhan PDB 3
sektor penting di LDCs sebagai berikut:
Sumber Utama
Pertumbuhan PDB menurut Tiga Sektor di Negara Berkembang 1970 -1995 (%)
Sektor
|
Laju Pertumbuhan Rata rata
|
Pangsa dari Kontribusi thd
Pertumbuhan PDB
|
||||||
Pertanian
|
2,7
|
3,4
|
2,4
|
2,9
|
10,5
|
16
|
8,2
|
13,9
|
Manufaktur
|
6,8
|
4,6
|
6,9
|
5,9
|
21,3
|
26
|
32,1
|
22,9
|
Jasa
|
6,3
|
3,6
|
4,5
|
4,9
|
50,3
|
49,4
|
46,4
|
47,6
|
PDB
|
5,7
|
3,5
|
4,7
|
4,6
|
100
|
100
|
100
|
100
|
§ Laju pertumbuhan
output rata rata pertahun untuk sektor manufaktur (22,9 %) lebih tinggi dari
pertanian (13,9%) periode 1970 – 1995.
§ Kontribusi thd
pertumbuhan PDB 1970 – 1980 (21,3 %) & 1990 – 1995 (32,1%)
§ Pertmbuhan output
sektor manufaktur karena permintaan eksternal èekspor tinggi
Sumber Utama Pertumbuhan PDB menurut
Tiga Sektor di Negara Asia Timur & Tenggara 1970 -1995 (%)
Sektor
|
Laju Pertumbuhan Rata rata
|
Pangsa dari Kontribusi thd
Pertumbuhan PDB
|
||||||
Pertanian
|
1,9
|
3,2
|
3,3
|
2,7
|
23,6
|
22,4
|
22,1
|
26,2
|
Manufaktur
|
4,3
|
6,9
|
4,6
|
5,4
|
15,5
|
17,2
|
15,9
|
15,0
|
Jasa
|
4,3
|
6,2
|
5,1
|
5,2
|
49,4
|
49,4
|
52,7
|
46,1
|
PDB
|
3,3
|
5,3
|
4,5
|
4,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
§ Laju pertumbuhan
PDB wilayah ini rata rata pertahun 7,4% periode 1970 – 1995 lebih tinggi dari
pertumbuhan PDB dunia 2,9 % dan laju pertumbuhan PDB negara berkembang 4,6 %
Tingkat
perkembangan industri manufaktur dapat dilihat dari pendalaman struktur
industri itu sendiri. Struktur industri:
1. Ragam produk è barang konsumsi, sederhana, barang konsumsi dg
kandungan teknologi yanglebih canggih, barang modal,
2. Intensitas pemakain faktor produksiè barang dengan
padat karya dan barang dengan padat modal
3. Orinetasi pasar è barang domestik & barang ekspor
B. Pendalaman Struktur Industri.
Pembangunan ekonomi
jangka panjang dapat merubah pusat kekuatan ekonomi dari pertanian menuju
industri dan menggeser struktur industri yang memiliki keunggulan kompetitif
dan komparatif.
Perubahan struktur
industri disebabkan oleh
a) Penawaran aggregatè perkembangan teknolgi, kualitas SDM, inovasi
material baru untuk produksi
b) Permintaan aggregatè peningkatan pendapatan perkapita yang mengubah
volume & pola konsumsi
Distribusi PDB Per
Sektor pada Harga Konstan 1983 -1998 (Milyar Rupiah)
Sektor
|
1983
|
Harga Konstan 1993
|
|||||
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
||
Primer:
1. Pertanian
2. Pertambangan
|
33,872
17,765
16,107
|
90,460
58,963
16,107
|
92,553
59,291
31,497
|
97,387
61,885
33,262
|
101,567
63,828
35,502
|
103,006
64,478
37,739
|
102,341
64,988
38,538
|
Sekunder:
1. Manufaktur
2. Listrik, gas & Air
3. Konstruksi
|
14.807
9,896
314
4,597
|
99,359
73,556
3,290
22,513
|
112,210
82,649
3,703
25,585
|
125,127
91,637
4,292
29,198
|
140,061
102,260
4,877
32,914
|
148,456
107,630
5,480
35,346
|
121,465
94,848
5,582
21,035
|
Tersier:
1. Perdag, Hotel,
Restoran
2. Transportasi &
Komunikasi
3. Bank & Keuangan
4.
Penyewaan & Real
Estate
5. Jasa
Lainnya
|
28,944
11,419
4,098
2,359
2,356
8,712
|
139,956
55,298
23,249
14,005
9,695
37,709
|
149,880
59,504
25,189
15,945
10,087
39,155
|
161,279
64,231
27,329
18,109
10,643
40,967
|
172,170
69,475
29,701
18,887
11,266
42,841
|
181,785
73,524
31,783
19,956
11,826
44,696
|
152,246
60,253
26,975
13,173
9,476
42,369
|
PDB
|
77,623
|
329,776
|
354,641
|
383,792
|
413,797
|
433,246
|
376,051
|
§ Sejak th 1983 -1990
Sektor primer turun, sedangkan sector sekunder & tersier meningkat
§ Dekade 1980, Pangsa PDB sector primer lebih tinggi
dari industri manufaktur
§ 1990 Pangsa PDB sector manufakturlebih tinggi dari
sektor premier
§ Lju pertumbuhan sektor primer lebih lambat dari sektor
sekunder dan tersier
Pertumbuhan PDB
pada Harga Konstan 1995 -1998 (%)
Sektor
|
Harga Konstan 1993
|
|||
1995
|
1996
|
1997
|
1998*)
|
|
1.
Pertanian
2.
Pertambangan
3.
Manufaktur
4. Listrik
Gas & Air
5. Konstruksi
6. Perdag, Hotel,
Restoran
7. Transportasi &
Komunikasi
8. Bank
& Keuangan
9. Jasa
Lainnya
|
4,38
6,74
10,88
15,91
12,92
7,94
8,5
11,04
3,27
|
3
5,82
11,59
12,78
12,76
8
8,68
9
3,4
|
0,72
1,71
6,42
12,75
6,43
5,8
8,31
6,45
2,84
|
0,22
-4,16
-12,88
3,7
39,74
18,95
12,8
26,74
4,71
|
PDB
|
8,22
|
7,98
|
4,71
|
13,68
|
PDB tanpa
Migas
|
9,24
|
8,34
|
5,45
|
14,78
|
*) Angka Sementara
§ Tahun 1995 Pertumbuhan
PDB 4,38 % dan th 1998 menurun sampai menjadi 0,22% sebagai akibat krisis
§ Listrik Gas
& Air mampu bertahan thd krisis
§ Pertanian tetap tumbuh
karena ekspor mengalami pertumbuhan positif sebagai akibat
dari kurs rupah yang jatuh, shg harga produk murah
Berdasarkan analisis tingkat pendalaman struktur
industri:
§ Orientasi perkembangan industri manuafktur di
Indonesia masih pada barang
konsumsi sederhana seperti makanan,
minuman pakaian jadi sampail bambu, rotan & kayu
§ Sisi permintaan aggergat, pasar domestik barang
konsumsi berkembang pesat
seiring laju penduduk & peningkatan pendapatan
masyarakat per kapita
§ Sisi penawaran aggregat, Sarana dan prasarana
menunjang untuk produksi
barang konsumsi tersebut dibandingkan barang modal
§ Aspek teknolgi, kandungan teknologi barang konsumsi
lebih rendah
C. Tingkat Teknologi produk manufaktur.
Teknologi yang
digunakan dalam industri manufaktur mencakup:
a) Tekonolgi tinggi mencakup: komputer, obat-obatan,
produk elektronik, alat komunikasi dan sebagainya
b) Teknologi sedang mencakup: plastik, karet, produk
logam sederhana, penyulingan minyak, produk mineral bukan logam
c) Teknolgi rendah mencakup: kertas, percetakan, tekstil,
pakaian jadi, minuman, rokok, dan mebel
Tingkat Teknologi produksi manufaktur beberapa negara
Negara
|
Tek. Tinggi
|
Tek. Sedang
|
Tek. Rendah
|
|||
1985
|
1997
|
1985
|
1997
|
1985
|
1997
|
|
Taiwan
|
33
|
52
|
34
|
31
|
33
|
17
|
Korsel
|
36
|
53
|
30
|
29
|
34
|
18
|
Malaysia
|
34
|
51
|
30
|
30
|
36
|
19
|
Filipina
|
23
|
38
|
19
|
20
|
58
|
42
|
Indonesia
|
15
|
28
|
47
|
25
|
38
|
47
|
India
|
33
|
40
|
30
|
29
|
37
|
31
|
Polandia
|
30
|
33
|
32
|
30
|
39
|
37
|
Argentina
|
34
|
30
|
19
|
22
|
47
|
48
|
Afrika Selatan
|
25
|
26
|
40
|
39
|
35
|
34
|
Pertumbuhan ekspor Indonesia
menurut intensitas FP.
Jumlah jenis produk
|
Jenis produk
|
Nilai ekspor (US$juta)
|
% Pertumbuhan
1995
|
|
1994
|
1995
|
|||
16
|
Padat SDA
|
12.604,8
|
14.617,4
|
16
|
11
|
Padat Karya dengan ketrampilan
rendah
|
8.028
|
8.606,5
|
9,7
|
7
|
Padat Karya dengan ketrampilan
tinggi
|
2.688,2
|
3.093,9
|
15,1
|
4
|
Padat teknologi tinggi
|
1.032,3
|
1.304,4
|
26,3
|
Kinerja Sektor
Manufaktur 1985-1997 (%)
Perub. Struktural
|
Pertumbahan Rata-Rata Per Tahun (%)
|
||||||
1985
|
1997
|
1999
|
1985-88
|
1989-93
|
1994-99
|
||
% NTM
% Manufaktur dalam Ekspor
|
11
14
|
23
47
|
23
47
|
NTM
EM
E4
|
12
33
36
|
22
27
28
|
12
7
1
|
NTM = Nilai tambah
manufaktur, EM = Ekspor manufaktur, E4 = Ekspor 4 produk unggulan: kayu lapis,
tekstil, pakaian jadi dan alas kaki.
§ Sebelum krisis
mengalami kenaikan
§ Selama krisis
mengalami penurunan
Struktur Output
Asean1980-1995 (%)
Negara
|
Nilai Tambah dari PDB
|
|||||
Pertanian
|
Industri Manufaktur
|
Jasa
|
||||
1980
|
1995
|
1980
|
1995
|
1980
|
1995
|
|
Indonesia
|
24
|
16
|
13
|
24
|
34
|
41
|
Malaysia
|
22
|
13
|
21
|
3
|
40
|
44
|
Filipina
|
25
|
22
|
26
|
23
|
36
|
46
|
Myanmar
|
47
|
63
|
10
|
7
|
41
|
28
|
Singapura
|
1
|
0
|
29
|
27
|
61
|
64
|
Thailand
|
23
|
11
|
22
|
29
|
48
|
49
|
Vietnam
|
28
|
22
|
42
|
|||
§ Kontribusi pembentukan PDB dari industri manufaktur
relative kecil dibanding
malaysia dan thailand
Pertumbuhan Output
Asean1980-1995 (%)
Negara
|
Nilai Tambah dari PDB
|
|||||
Pertanian
|
Industri Manufaktur
|
Jasa
|
||||
1980-90
|
1990-93
|
1980-90
|
1990-93
|
1980-90
|
1990-93
|
|
Indonesia
|
3,4
|
2,9
|
12,6
|
11,2
|
7
|
7,4
|
Malaysia
|
3,8
|
2,6
|
8,9
|
13,2
|
4,2
|
8,6
|
Filipina
|
1,0
|
1,6
|
0,2
|
1,8
|
2,8
|
2,7
|
Myanmar
|
0,5
|
5,1
|
-0,2
|
7
|
0,7
|
5,5
|
Singapura
|
-6,2
|
0,5
|
6,6
|
8,3
|
7,2
|
8,4
|
Thailand
|
24,0
|
3,1
|
9,5
|
11,6
|
7,3
|
7,8
|
D. Ekspor
Kinerja ekspor dapat digunakan untuk
mengukur hasil pembangunan industry manufaktur.
Tingkat Ekspor Manufaktur dan Sahamnya
dalam Ekspor Total. (US$)
Ekspor Manufaktur per US1,000 dari PDB
|
% pangsa dalam ekspor total
|
|||||
1985
|
1997
|
%/TAHUN
|
1985
|
1997
|
BEDA
|
|
Thailand
|
69
|
267
|
12
|
38
|
71
|
33
|
Korsel
|
293
|
267
|
-1
|
91
|
91
|
0
|
Malaysia
|
136
|
611
|
13
|
27
|
77
|
50
|
Filipina
|
40
|
135
|
11
|
27
|
45
|
18
|
Indonesia
|
31
|
132
|
15
|
14
|
52
|
28
|
India
|
25
|
66
|
8
|
58
|
74
|
16
|
Polandia
|
102
|
138
|
3
|
63
|
73
|
10
|
Argentina
|
20
|
28
|
3
|
21
|
34
|
13
|
Afrika Selatan
|
Na
|
91
|
15
|
Na
|
58
|
-
|
E. Ketergantungan Impor
Ketergantungan terhadap impor juga
merupakan indicator keberhasilan pembangunan sector industry.
Saldo Neraca Perdagangan Manufaktur
Indonesia (US$ milyar)
Periode
|
Nilai ekspor
|
Nilai impor
|
Saldo
|
1975-1981
|
0,8
|
6,3
|
-5,5
|
1982-1984
|
1,8
|
10,3
|
-8,5
|
1985-1988
|
3,9
|
8,8
|
-4,9
|
1989-1993
|
13,4
|
18,6
|
-5,1
|
1994-1997
|
24,4
|
29,5
|
-5,1
|
1998-1999
|
27,2
|
16,9
|
10,3
|
(sumber : kuswanto.staff.gunadarma.ac.id)
4. Permasalahan
Industrilialisasi
Industri manufaktur
di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena :
1.
|
Keterbatasan
teknologi
2. Kualitas Sumber daya Manusia
3. Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan
sektor swasta
4. Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga
pendidikan & penelitian masih rendah
Masalah dalam
industri manufaktur nasional:
1. Kelemahan struktural
§ Basis ekspor & pasar masih sempitè walaupun
Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam & TK, tapi produk &
pasarnya masih terkonsentrasi:
a. terbatas pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi,
tekstil & alas kaki)
b. Pasar tekstil & pakaian jadi terbatas pada
beberapa negara: USA, Kanada, Turki & Norwegia
c. USA, Jepang & Singapura mengimpor 50% dari total
ekspor tekstil & pakaian jadi dari Indonesia
d. Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur indonesia
masih mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar terbatas
e. Banyak produk manufaktur terpilih padat karya
mengalami penurunan harga muncul pesaing baru seperti cina & vietman
f. Produk manufaktur
tradisional menurun daya saingnya sbg akibat factor internal seperti tuntutan
kenaikan upah
§ Ketergantungan impor
sangat tinggi
1990, Indonesia menarik banyak PMA untuk
industri berteknologi tinggi seperti kimia, elektronik, otomotif, dsb, tapi
masih proses penggabungan, pengepakan dan assembling dengan hasil:
a. Nilai impor bahan
baku, komponen & input perantara masih tinggi diatas 45%
b. Industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi
& kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen &
input perantara masih tinggi.
c. PMA sector manufaktur masih bergantung kepada suplai
bahan baku & komponen dari LN
d. Peralihan teknologi (teknikal, manajemen, pemasaran,
pengembangan organisasi dan keterkaitan eksternal) dari PMA masih
terbatas
e. Pengembangan produk dengan merek sendiri dan
pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas
§ Tidak ada industri berteknologi menengah
a. Kontribusi industri berteknologi menengah (logam,
karet, plastik,
semen) thd
pembangunan sektor industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.
b. Kontribusi produk padat modal (material dari plastik,
karet, pupuk, kertas, besi & baja) thd ekspor menurun 1985 – 997
c. Produksi produk dg teknologi rendah berkembang pesat.
§ Konsentrasi regional
Industri mnengah
& besar terkonsentrasi di Jawa.
2. Kelemahan organisasi
§ Industri kecil & menengah masih terbelakangèproduktivtas rendahè Jumlah Tk masih banyak (padat Karya)
§ Konsentrasi Pasar
§ Kapasitas menyerap & mengembangkan teknologi masih
lemah
§ SDm yang lemah
(sumber : kuswanto.staff.gunadarma.ac.id)
5. Strategi Pembangunan
Sektor Industri
Startegi
pelaksanaan industrialisasi:
1. Strategi substitusi
impor (Inward Looking).
Bertujuan mengembangkan industri
berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk
impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea Taiwan
Pertimbangan
menggunakan strategi ini:
§ Sumber daya alam & Faktor produksi cukuo tersedia
§ Potensi permintaan dalam negeri memadai
§ Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur
dalam negeri
§ Kesempatan kerja menjadi luas
§ Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit
berkurang
2. Strategi promosi
ekspor (outward Looking)
Beorientasi ke
pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri
yang memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar
strategi ini dapat berhasil :
§ Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang
merefleksikan kelangkaan barang ybs baik pasar input maupun output
§ Tingkat proteksi impor harus rendah
§ Nilai tukar harus realistis
§ Ada insentif untuk peningkatan ekspor
(sumber : kuswanto.staff.gunadarma.ac.id)
Soal Bab VIII Industri di Indonesia
1. Pada abad keberapakah
terjadinya revolusi industri dunia...
a) Abad 6
b) Abad 5
c) Abad 8*
d) Tahun 2015
2. Apa faktor pendorong
industrilialisasi...
a) Berdasarkan pangsa pasar
b) Keberadaan SDA
c) Salah semua
d) Benar semua *
3. Teknologi yang digunakan dalam industri manufaktur
mencakup:
a) Tekonolgi tinggi mencakup: komputer, obat-obatan,
produk elektronik, alat komunikasi dan sebagainya
b) Teknologi sedang mencakup: plastik, karet, produk
logam sederhana, penyulingan minyak, produk mineral bukan logam
c) Teknolgi rendah mencakup: kertas, percetakan, tekstil,
pakaian jadi, minuman, rokok, dan mebel
d) Salah semua*
4. Faktor pendorong industrialisasi (perbedaan intesitas
dalam proses industrialisasi antar negara, kecuali
:
a) Kemampuan teknologi dan inovasi
b) Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
c) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
d)
Menjalin hubungan bilateral*
5. Apa yang diperhatikan
saat perkembangan industri manufaktur...
a) Ragam produk
b) Intensitas pemakaian
faktor produksi
c) Orientasi pasar
d) Semua benar *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar